Oleh: Dr. Mukhtar Adam
Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya—manusia yang merdeka, berdaulat, sejahtera lahir dan batin. Dalam praktik perencanaan pembangunan, cita-cita ini diterjemahkan melalui ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Jika Kita ingin menilai Arah pembangunan nasional, mari kita lihat indikator IPM dan bagaimana kebijakan-kebijakan strategis mempengaruhinya. Dua kebijakan besar yang mencolok dalam dua dekade terakhir adalah: pemekaran daerah (DOB) dan hilirisasi tambang.
Keduanya mengklaim sebagai strategi untuk menyejahterakan rakyat dan mendorong pertumbuhan daerah. Namun, manakah yang benar-benar membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya?
Sejak reformasi 1999, lebih dari seratus DOB lahir, terutama di kawasan timur Indonesia. Di tengah berbagai kritik soal biaya birokrasi dan konflik elit lokal, ada satu fakta yang tak bisa dibantah: IPM di banyak DOB meningkat secara konsisten.
Di Papua Barat Daya, Kalimantan Utara, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur, kita melihat lonjakan akses pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Masyarakat yang dulunya harus menyeberang pulau untuk mengurus KTP atau berobat ke rumah sakit, kini bisa melakukannya di wilayah sendiri.
Beberapa contoh kasus dari daerah otonom baru (DOB) di Maluku Utara, seperti Pulau Morotai dan Pulau Taliabu, menunjukkan adanya lonjakan IPM pada awal-awal pemekaran yang menggambarkan adanya peluang peningkatan kualitas hidup melalui pendekatan pembangunan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal.
DOB bukan hanya memekarkan wilayah, tapi memperpendek jarak antara negara dan rakyatnya. Ia menciptakan ruang partisipasi, membuka lapangan kerja birokrasi dan jasa, serta menghadirkan negara dalam bentuk yang lebih nyata. Dalam konteks negara kepulauan, ini bukan kemewahan, tapi adalah kebutuhan.
Tumbuh, tapi Tak Menyejahterakan
Sebaliknya, strategi hilirisasi tambang yang kini menjadi kebanggaan pemerintah pusat lebih banyak menghadirkan angka-angka makroekonomi dibanding peningkatan kualitas hidup warga. Di Teluk Buli, Halmahera Timur, misalnya, masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya karena wilayah tangkap laut mereka berubah menjadi kawasan industri dan pelabuhan tambang.
Di Teluk Buli dan Teluk Weda, Halmahera, nelayan kehilangan ruang hidup karena laut mereka dijadikan pelabuhan dan tempat pembuangan limbah.
Di Morowali dan Konawe, harga tanah melonjak, tapi petani kehilangan lahan garapan. Pabrik-pabrik nikel berdiri megah, namun udara menghitam dan air tercemar.
Hilirisasi memang membuat PDRB melonjak, namun di sisi lain menciptakan kawasan industri eksklusif yang minim efek ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi rakyat. Banyak buruh lokal hanya jadi penonton atau bekerja dalam rantai kerja kasar tanpa perlindungan.
Kita menghadapi paradoks pertumbuhan tanpa kemanusiaan. Infrastruktur jalan dibangun, tapi udara menjadi kotor. Smelter berdiri megah, tapi anak-anak terpapar polusi. Uang mengalir, tapi martabat tercerabut.
Yang lebih ironis, alokasi belanja daerah masih sangat timpang. Berdasarkan data APBD kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2023, belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara Bali, Maluku, dan Nusa Tenggara-yang justru memiliki kondisi geografis paling menantang-mendapat alokasi fiskal terendah.
Negara belum cukup berpihak pada gugus pulau. Padahal di sinilah DOB paling dibutuhkan, dan dampaknya paling nyata. Tanpa koreksi fiskal dan keberpihakan pembangunan, daerah kepulauan akan terus menjadi halaman belakang Republik.
Saat kita harus jujur menilai, apakah pembangunan sedang mendekatkan negara kepada rakyatnya, atau malah menciptakan jarak baru? Apakah kita sedang membentuk manusia Indonesia seutuhnya, atau justru menciptakan pertumbuhan tanpa keberadaban?
DOB, dengan segala kekurangannya, lebih sesuai dengan semangat pembangunan manusia. Ia menumbuhkan kesadaran lokal, menghadirkan pelayanan dasar, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah yang selama ini diabaikan.
Sementara hilirisasi tambang, bila tanpa reformasi sosial dan lingkungan, hanya akan jadi cerita pertumbuhan yang menyisakan luka ekologis dan ketimpangan sosial.
Olehnya, jika negara ingin membangun Indonesia dari pinggiran, strategi DOB yang berbasis gugus pulau harus dipertahankan, diperkuat, dan disempurnakan. Karena pada akhirnya pembangunan bukan soal siapa yang tumbuh paling cepat, siapa yang kaya, tapi siapa yang tidak tertinggal.
