JAKARTA, MD.com — Ketua Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMMALUT) Jabodetabek M. Reza A. Syadik, mengecam buruknya kondisi fiskal di Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, Pemerintah provinsi Malut dibawa pimpinan Gubernur Sherly Djuanda Laos, dinilai tidak mampu mengamankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga mengalami penurunan yang sangat klasik.
Reza menyoroti kontradiksi antara klaim pembangunan dan realitas ekonomi daerah. Proyeksi APBD merosot dari Rp3,3 triliun menjadi Rp2,7 triliun, konon dipicu defisit serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 25 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 mencapai 32,09 persen, tertinggi secara nasional, masa si harus merosot APBD 2026.
“Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi APBD ambruk. Ini hanya bedak statistik yang tak menyentuh kesejahteraan rakyat,” tegas Reza.
PB-FORMMALUT menilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan minim inovasi Pendapatan Asli Daerah, padahal dari sektor tambang menjadi penopang ekonomi nasional.
Reza juga menyoroti dugaan pelanggaran etik dan hukum atas jabatan ganda Gubernur Sherly Djuanda yang diduga sebagai komisaris perusahaan. Hal ini berpotensi melanggar, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala daerah dilarang memiliki konflik kepentingan.
UU No. 19/2003 tentang BUMN Pejabat negara tidak boleh menjadi komisaris swasta tanpa penugasan resmi.
PB-FORMMALUT mempertanyakan diamnya Mendagri Tito Karnavian dalam menjalankan kewenangan pengawasan sebagaimana amanat UU.
“Jika Mendagri tak bertindak, sama halnya diduga Tito Karmavian ikut melegalkan pelanggaran dan dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apalagi pak Presiden Prabowo secara tegas menyingung tambang ilegal yang di beking para jendral maupun actor elit nasional, ditambah lagi kerugian sektir tambang kita mencapai ratusan triliun dan tentunya pasti dong merugikan Negara. ” ujarnya.
Ia mengaku, Saat ini Pemerintah Provinsi suda harus menghentikan pencitraan dan fokus pada pemulihan fiskal yang berpihak pada rakyat.
“Masyarakat butuh bukti, bukan konten. Mengapa APBD jatuh saat tambang nikel panen cuan setiap hari?” tutupnya. (tim/red)
