LABUHA, MalutDaily.com – Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Halmahera Selatan, menyoroti proses rekrutmen anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Halsel.
Sorotan ini disampaikan Ketua PMII Halsel, Sayuti Melik dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jum’at (17/5/2024) mengatakan,
Lanjut kata Sayuti, proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan diduga terjadi kecurangan.
“Karena, hasil pengumuman kelulusan tes CAT dan tes tertulis nilainya tidak diumumkan pada daftar yang dikeluarkan oleh Bawaslu.
“Padahal, sambungnya, tahapan rekrutmen yang dilaksanakan oleh Bawaslu Halsel dengan menggunakan sistem penilaian CAT dan tes tertulis,”Ungkapnya.
Sayuti beberkan, daftar hasil pengumuman seleksi panwascam yang dikeluarkan Bawaslu bernomor : 006/KP.01.00/MU-04/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar dan kepala sekretariat Bawaslu Kamil Muis tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Mengapa sampai kami sebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena ada indikasi rekayasa dan diduga ada unsur kepentingan tertentu,
Karena, sejumlah peserta yang nilai CAT tinggi tapi saat tes tertulis belum ada hasil penilaian tapi saat pengumuman tidak lolos, kami curiga ada persekongkolan internal Bawaslu dalam rekrutmen yang dilaksanakan, Buktinya hasil tes tertulis dilaksanaka ini sangat tertutup,”Beber Sayuti mencurigai.
Lebih lanjut, Sayuti menduga tahapan rekrutmen ini adalah syarat kepentingan dan politis, sebab Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tidak terbuka dengan penilaian tes yang soalnya dalam bentuk print out yang berjumlah 10 nomor itu.
“Kami menduga Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tidak netral melakukan rekrutmen. Bahkan, mereka di internal Bawaslu terkesan mengutamakan titipan orang dekat ketimbang melihat kelayakan dari segi penilaian tes itu,
“Olehnya itu, penilaiannya sangat tertutup bahkan peserta sekalipun tidak dapat mengakses berapa nilainya,”Timpalnya.
Meski begitu, ia berharap lembaga pengawasan dalam hal ini (Bawaslu) harus transparan soal penilaian, agar menjadi jelas antara yang lolos dan tidak.
“Proses rekrutmen seperti Ini terkesan sangat politis, harusnya lembaga yang mengawasi jalannya pesta demokrasi menjadi lembaga independen, jujur dan adil dalam menetapkan panitia adhoc yang berintegritas berdasarkan kemampuan dalam tahapan seleksi,” Pungkasnya. (Br)
